Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar ini boleh membuat dompet orang tua menarik napas lega. Pemerintah mulai menghitung biaya untuk menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri.

Jadi, yang selama ini membuat orang tua menghitung Uang Kuliah Tunggal (UKT) sambil menghitung cicilan rumah, kelak mungkin tinggal dikenang sebagai olahraga mental.

Pemerintah sudah membawa kalkulator ke meja rapat. Dalam rapat bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kebutuhan anggaran untuk menggratiskan PTN mencapai sekitar Rp93,7 triliun.

Angka persisnya yang Rp93.742.969.840.000 itu diperuntukkan bagi 2.833.169 orang mahasiswa PTN vokasi dan akademik jenjang D3, D4, dan S1. Tak mencakup S2 dan S3. Kalau dibagi rata, angkanya sekitar Rp33,1 juta per mahasiswa per tahun.

Tentu itu bukan uang yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Itu kebutuhan pembiayaan yang harus ditanggung negara. Dan angka tersebut masih akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penerapan bertahap.

Mari lihat APBN. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk pendidikan, sesuai amanat konstitusi minimal 20 persen APBN.

Di dalamnya sudah ada PIP, KIP Kuliah, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan berbagai program pendidikan lainnya. KIP Kuliah sendiri dialokasikan Rp17 triliun untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.

Maka Rp93,7 triliun memang bukan angka kecil. Tapi ia juga bukan angka yang jatuh dari planet lain. Persoalannya bukan hanya “ada uang atau tidak”, melainkan bagaimana uang yang sudah dialokasikan untuk pendidikan itu disusun agar tak saling berebut kursi.

Presiden Prabowo Subianto, saat HUT ke-28 PAN di Jakarta, 18 September 2026, mengatakan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA sampai universitas negeri harus gratis.

Ketika muncul pertanyaan dari mana uangnya, ia menunjuk uang yang dikorupsi, dicuri, dan diselewengkan yang berhasil dikembalikan kepada negara. Logikanya sederhana: kalau uang rakyat dicuri, kembalikan kepada rakyat.

Kalimat itu memang enak didengar. Bahkan mungkin lebih enak dari bunyi mesin ATM. Tetapi uang hasil korupsi jangan dijadikan tiang utama pembiayaan pendidikan.

Pendidikan punya tagihan rutin: gaji guru dan dosen, listrik, laboratorium, perpustakaan, internet, pemeliharaan gedung, dan penelitian. Semua itu datang setiap tahun.

Sementara uang hasil pemulihan korupsi datang menurut kasus, putusan, dan kemampuan negara menarik kembali aset. Pendidikan membutuhkan sungai yang mengalir; uang sitaan lebih mirip hujan deras yang kadang datang, kadang tidak.

Soal praktik pendidikan gratis, kita sebenarnya sudah punya laboratoriumnya: sekolah negeri. Pada pendidikan dasar dan menengah, negara selama ini menanggung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan melalui anggaran pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP.

Karena itu, siswa di sekolah negeri tidak dibebani biaya pendidikan utama seperti yang lazim terjadi pada sekolah swasta. Negara membayar penyelenggaraan sistemnya. Bukan berarti semua kebutuhan anak otomatis gratis. Sepatu, buku tambahan, transportasi, dan bekal tetap punya hukum ekonomi sendiri.

Sekolah swasta pun tidak lantas menghilang. Ia tetap hidup karena menawarkan pilihan yang tidak selalu sama dengan sekolah negeri: pendidikan agama, kurikulum, budaya sekolah, disiplin, metode pembelajaran, lokasi, atau karakter tertentu.

Bahkan secara hukum, batas negeri dan swasta kini tidak sesederhana dulu. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar minimal pada pendidikan dasar.

Itu tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Bantuan kepada sekolah swasta dapat diberikan dengan syarat tertentu agar standar, tata kelola, dan akuntabilitasnya terjaga.

Inilah pelajaran penting untuk perguruan tinggi. PTN dapat dibebaskan dari pungutan biaya pendidikan mahasiswa, sementara negara membiayai kampus berdasarkan jumlah mahasiswa dan kebutuhan pendidikannya.

Tetapi negara tidak boleh menghitung semua program studi dengan penggaris yang sama. Kedokteran tentu berbeda biayanya dengan ilmu sosial.

Laboratorium teknik tidak sama ongkosnya dengan ruang kuliah biasa. Pendidikan vokasi membutuhkan peralatan praktik. Kampus di daerah terpencil memiliki struktur biaya yang berbeda pula.

Maka rumusnya kira-kira sederhana: mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan; negara membayar biaya pendidikan yang wajar kepada kampus. Sederhana rumusnya, rumit pelaksanaannya.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.